default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Gerindra di DPRD Situbondo Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Gerindra di DPRD Situbondo Tolak Kenaikan Iuran BPJS
Politik
Salah satu anggota DPRD saat menandatangani pernyataan sikap depan kantor DPRD Kabupaten Sitiubondo.
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

SITUBONDO- Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif iuran BPJS menuai protes yang sangat keras dari berbagai elemen masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Meski pemerintah menyebutkan bahwa alasan kenaikan tarif tersebut merupakan upaya untuk menutup defisit anggaran BPJS, penolakan secara bulat muncul dari parlemen yaitu DPRD Kabupaten Situbondo.

Siti Maria Ulfah, politisi dari fraksi Gerakan Indonesia sejahtera (Gerindra-PKS) DPRD Kabupaten Situbondo, menilai kebijakan pemerintah pusat menaikkan tarif iuran BPJS untuk semua kelas mencerminkan komitmen pemerintah yang setengah hati dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi rakyatnya. 

"Pemerintah seharusnya dapat menemukan solusi bagaimana cara mengatasi defisit BPJS tanpa harus membebani rakyat. Apalagi kenaikan iuran diberlakukan bagi semua kelas. Sebagaimana kita tahu, untuk pengguna fasilitas kelas 3 adalah masyarakat miskin atau tidak mampu," ujar wanita yang akrab dipanggil Ulfa itu pada Jumat (8/11/2019) siang.

Dia berjanji akan terus konsisten memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang memperjuangkan aspirasi mereka agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara institusi DPRD Kabupaten Situbondo akan terus bergerak untuk menyampaikan dan mengawal aspirasi masyarakat.

Bahkan, seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Situbondo, diantaranya Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi GIS, Fraksi Golkar, Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat seluruhnya menyatakan sikap tegas berdiri bersama rakyat untuk menolak kebijakan pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS. Hal ini terlihat jelas dengan dipampangnya baliho berisi pernyataan sikap di depan kantor DPRD Kabupaten Situbondo tersebut.

"Ini bukti keberpihakan wakil-wakil rakyat kepada masyarakat kecil yang sedang menjerit dan membutuhkan bantuan. Seluruh unsur, baik pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Situbondo sudah menyatakan sikap untuk berjuang bersama rakyat untuk menolak kenaikan tarif iuran BPJS," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat sebaiknya kembali mengkaji ulang terkait kenaikan tarif iuran BPJS, terutama iuran BPJS kelas III, yang mayoritas pesertanya dari kalangan masyarakat miskin.

"Pemerintah harus kembali melakukan kajian ulang terkait kenaikan tarif ini. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban," pungkasnya.(*)


Kontributor : Sarwo Edy
Editor : Irwan Rakhday
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar