default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Wacanakan PDIP Dibubarkan, Abdul Qodir: Pengamat Kurang Piknik!

Wacanakan PDIP Dibubarkan, Abdul Qodir: Pengamat Kurang Piknik!
Peristiwa Nasional
Wakabid Pora DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir Tepis Pernyataan Pengamat LeCI Soal Wacana PDIP Dibubarkan.
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

MALANG - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Malang, Jawa Timur, tanggapi pernyataan Direktur Legal Culture Institute (LeCI) Rizqi Azmi yang mengatakan PDI Perjuangan berpotensi dibubarkan.

Pernyataan itu dilontarkan pasca tertangkapnya Komisioner KPU, WS oleh KPK Rabu (08/01/2020) lalu. Pengamat LeCI itu mengatakan penangkapan WS diduga mempunyai keterlibatan dengan pimpinan PDI Perjuangan, sehingga patut dibubarkan.

Pernyataan itu segera ditepis Abdul Qodir, Wakabid Pora DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dengan mengacu data perundang-undangan.

Menurut pria yang akrab disapa Adeng itu, mekanisme pembubaran partai politik sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo, UU Nomor 2 Tahun 2011.

"Dalam undang-undang ini pembubaran partai dapat dilakukan hanya melalui dua inisiatif, pertama inisiatif internal, kedua inisiatif eksternal partai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 5," jelas Adeng saat dimintai keterangan awak media, Sabtu (11/01/2020).

Adeng mengatakan pernyataan Direktur LeCI itu sesat. Ia juga tidak terlalu serius menanggapi statement dari pengamat yang menurutnya kesalahan berfikir itu.

"Pengamat yang kurang piknik! Saya pikir wacana itu hanya lelucon doang, semacam Stand Up Comedy kelas panggung tujuh belasan di kampung," ujarnya.

Lantas, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Satu Indonesia itu menceritakan kasus OTT yang terjadi sebelum masa kepemimpinan Firli Bahuri.

Adeng mengungkapkan, sebelumnya sudah pernah ada tiga ketua dan satu sekretaris partai politik yang sudah di vonis pengadilan melakukan tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi itu dilakukan saat yang bersangkutan masih aktif sebagai ketua dan sekretaris, namun tidak ada satupun dari partai politik itu dibubarkan oleh negara.

"Harusnya LeCI berkaca pada kasus sebelumnya, sementara OTT KPK terhadap oknum Komisioner KPU WS, belum ada pembuktian yuridis melibatkan pimpinan kami. Sehingga jika kesimpulan ditarik hanya pada Framing, saya pikir si pengamat sudah mengalami keseleo otak, sehingga mengakibatkan kecelakaan berfikir," papar Adeng.

Lanjut Adeng, jikalau nantinya pengadilan memutuskan sebagai tersangka adanya keterlibatan oknum kader PDI Perjuangan, tidak bisa kemudian PDI Perjuangan yang dipersalahkan. 

Karena menurutnya, mengacu surat edaran DPP PDI Perjuangan nomer 864/IN/DPP/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, perihal penegasan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang diperkuat oleh himbauan Ketua Umum dan Sekjen dalam setiap arahannya bahwa partai tidak akan memberikan perlindungan hukum pada oknum kader yang melakukan tindak pidana.

"Ini harus dibaca bahwa begitu seriusnya PDI Perjuangan dalam mengkampanyekan, bahwa kader PDI Perjuangan wajib menjaga perilaku sosialnya, dan mengambil bagian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tegasnya.

Dengan begitu, Adeng menyarankan kepada pengamat yang mewacanakan pembubaran PDI Perjuangan untuk kuliah ulang lagi agar tidak terjadi sesat berpikir.

"Jangan kebanyakan makan buah Leci, karena ada penelitian di India buah Leci bisa memicu penyakit otak," gurau Adeng sambil tertawa.


Kontributor : Swandy Tambunan
Editor : Imam Hairon
Publisher : Arifin
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar