default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Jihad NU Melawan Korupsi

Jihad NU Melawan Korupsi
Suara Pembaca
Hasin Abdullah
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60


Oleh: Hasin Abdullah

Pejabat negara yang melakukan perbuatan melawan hukum, menyelahgunaan wewenang, tindakan memperkaya diri, dan tindakan gratifikasi ini kian tak kunjung mampu ditanggulangi oleh institusi penegak hukum, baik itu dari institusi Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tengah suburnya kejahatan korupsi NU dengan tegas menyuarakan melalui buku Hifdzil Alim, dkk. (Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi; 2017) bahwa, “Munas Alim Ulama dan Muktamar NU sudah memberikan respons tentang isu korupsi. Pada Muktamar NU ke-30 tahun 1999 di Ponpes Lirboyo, Jawa Timur, NU membahas isu status uang negara, acuan moral untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyalahgunaan wewenang (KKN)”.

Paling tidak, dengan respons NU ini kemudian menjadi momentum penting, langkah preventif, dan langkah progresif dalam setiap menanggulangi praktik koruptif yang melibatkan banyak pejabat negara dan elite partai politik yang sebenarnya dinilai sangat menjunjung tinggi etika, moral, dan integritas. Dengan catatan tanpa harus membeda-bedakan agama apa pun yang melakukannya.

Modus-modus kejahatan korupsi kini banyak dikatakan oleh pakar hukum pidana, korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crimes), dan korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), dua perspektif hukum ini tentu menjadi problem besar bagi aparat penegak hukum. Sehingga, penulis timbul pertanyaan bagaimana menyusun langkah-langkah pencegahan yang strategis dan taktis yang sekiranya ampuh melawan korupsi?

Teori Korupsi

Korupsi dikenal dengan istilah perbuatan tindak pidana yang berdampak kompleks terhadap kerugian keuangan negara bertambah meningkat, prilaku koruptif sebenarnya tidak hanya karena persoalan motif finansial. Akan tetapi, tindakan ini karena faktor pemahaman terhadap agama yang masih lemah. Sehingga, berpotensi merusak kesadaran dan moralitas pejabat negara dengan mudah.

Perilaku yang tak bermoral ini jika ditinjau dari perspektif semua agama. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras oleh semua agama, terutama dalam konsep hukum pidana. Dimana dalam istilah hukum pidana kini menegaskan “barang siapa yang melakukan kejahatan harus mendapatkan hukuman”. 

Istilah di atas kalo dalam hukum pidana dikenal dengan teori kausalitas hukum. Artinya, adanya sebab pasti karena adanya akibat. Oleh sebab itu, setiap pelaku kejahatan khususnya korupsi akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman ini ada kriterianya sesuai dengan benyak uang yang dikorupsi.

Modus-modus kejahatan tindak pidana korupsi dalam konteks kehidupan sosial tentu tidak lah patut dilakukan pejabat negara yang kehidupannya dijamin sejahtera. Bahkan, korupsi menjadi bahaya laten bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mau tidak mau perbuatannya harus dilawan meliputi jihad dari semua agama menyuarakan larangan bagi siapapun yang melakukan korupsi terutama di kalangan pejabat negara atau pun elite partai politik.

Saking masifnya kejahatan korupsi seringkali menjadi diskursus di pelbagai forum nasional maupun internasional. Dalam konteks prilaku koruptif inilah kemudian dua forum keagamaan terbesar di Indonesia. yaitu, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah melakukan upaya preventif meliputi gagasan-gagasannya dari aspek kajian fiqih antikorupsi untuk meyakinkan pejabat negara, dan masyarakat.

Catatan hitam terhadap pemberantasan korupsi kini nampak dari sebagian aparat penegak hukum dan pemegang kekuasaan yang kerap terjerat oprasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, prilaku koruptif itu disebabkan karena lemahnya etika dan pemahaman terhadap agama atau keyakinan yang dianut.

Penulis mencermati bahwa pemahaman agama pejabat negara apabila merambah pada dunia politik praktis sebagian mengalami kecenderungan melakukan tindakan koruptif. Bahkan Syamsuddin Haris, profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menegaskan bahwa “parpol itu bukan lagi sebagai pilar demokrasi, tetapi pilar korupsi”.

Artinya, statement di atas menunjukkan dorongan pejabat negara dalam upaya memerangi bahaya laten korupsi sangat dinilai lemah, karena misi melawan korupsi hanya bertumpu pada aparat penegak hukum, LSM, tetapi tidak sebagian masyarakat didorong agar berpartisipasi memberantas korupsi terutama partipasi umat beragama.

Jihad NU Melawan Korupsi

Untuk meyakinkan diskursus korupsi tentu diperkuat oleh statement tegas dalam buku yang berjudul (Jihad NU Melawan Korupsi; 2017) bahwa, “fiqih antikorupsi akan sangat membantu untuk meyakinkan tokoh-tokoh Islam bahwa jihad melawan korupsi adalah bagian dari perjuangan keagamaan. Inilah misi profetik Islam. Hal ini penting ditegaskan karena sebagian kalangan beranggapan bahwa perang melawan korupsi ini persoalan sekuler yang tidak ada hubungannya dengan spirit keagamaan.”

NU sebagai salah satu forum besar keagamaan yang menggagas buku yang berjudul “Jihad NU Melawan Korupsi”. Paling tidak, misi keagamaan dapat diperjuangkan oleh NU serta badan-badannya agar menyuarakan spirit prelawanan terhadap korupsi. Tak lepas dari persolan itu, sosialisasi integritas juga penting agar kaum nahdliyin menyuarakan secara solid.

Kata “sinergi” adalah suatu hal yang diperlukan oleh NU sebagai forum keagamaan agar melakukan terobosan pereventif terhadap pelaku korupsi meliputi peran lembaga penegak hukum lainnya. Seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, agar penegakan hukum berjalan secara efisien dan efektif.

Karena jihad melawan korupsi tidak hanya misi agama yang diperjuangan oleh NU. Akan tetapi, misi secara simbolik memerlukan penanganan yang cukup strategis dalam memerangi tragedi korupsi yang terjadi di mana-mana, maka korupsi harus dipahami oleh semua elemen bahwa tindakanitu adalah musuh kita bersama.

Jalan Efektif

Penulis memberikan solusi efektif dalam pemberantasan korupsi melalui jihad patriotisme yang dikemukakan melalui Halaqah Alim Ulama Nusantara “Membangun Nusantara Gerakan Pesantren Antikorupsi” dalam buku Hifdzil Alim, dk (Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi; 2017) bahwa, “gagasan ini dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi atau tindaka pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang. Sementara dalam keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 2002 hukuman yang layak bagi koruptor adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati”.


Dalam konteks inilah kemudian di antara peran dan solusi strategis pemberantasan korupsi. NU menjadi garda terdepan menyuarakan semua elemen termasuk perguruan tinggi yang mengajarkan kita menjauh dari perbuatan korupsi (immoral), karena itu jihad ini sebagai salah satu elemen penting dalam mengoptimalkan penguatan etika, moral dan integritas.


Solusinya adalah sesuai dengan pandangan dalam buku Hifdzil Alim (Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi; 2017) bahwa, “NU mempunyai kewajiban untuk memastikan pengelolaan negara ini berada pada arah yang benar. NU harus memastikan uang APBN yang sebagian besar dipungut dari rakyat melalui pajak disalurkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Itulah khittah kita bernegara”.


Penulis, adalah Peneliti Muda Bidang Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
 


Kontributor :
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar