default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

NU dalam Pusaran Politik Praktis?

NU dalam Pusaran Politik Praktis?
Suara Pembaca
Hasin Abdullah
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60


Oleh: Hasin Abdullah**
Di tengah memasuki tahun politik ini, masyarakat nahdliyin menghadapi pelbagai persoalan politik yang relatif menimbulkan dis-soliditas antara Nahdlatul Ulama (NU) struktural dengan non-struktural, saya kira persoalan ini cukup dinilai menghilangkan society of trust nahdliyin di dalam menjaga komitmen kolektif untuk bisa menjauhkan NU dari politik praktis alias politik kekuasaan.

Persoalan politik yang terjadi di tubuh NU karena terpilihnya Kyai Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dari kubu petahana pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Sehingga, hal ini pun cukup rumit untuk kemudian mencari solusi strategis dalam memperkuat kembali soliditas dan loyalitas masyarakat nahdliyin.


Lantas bagaimana NU mau menjaga persatuan? Kalo di tubuh NU sendiri potensial pecah (tidak bersatu) karena eksistensi differensiasi dukungan politik. Pun ini tak dapat dipungkiri, karena sebenarnya NU tidak boleh dibawa ke medan politik praktis. Sebab itu, adanya khitthah NU yang diperkuat pada tahun 1926, adalah menjadi pedoman penting dalam kehidupan masyarakat.


Adapun tujuan khitthah tersebut sudah memberikan sikap dan pendirian yang sangat tegas. Paling tidak, NU mempunyai tugas serta peranan signifikan untuk menjauhkan organisasi keagamaan ini dari politik praktis. Alasannya, agar tidak menimbulkan klaim masyarakat bahwa NU tidak menganut dan tidak ada afiliasinya dengan partai politik, terutama pada Pileg serta Pilpres 2019 nanti.


Memang ada sebagian the reasoning of society menuturkan di tengah banyaknya kiprah kader-kader NU di sejumlah partai politik seolah-oleh NU menjadi bagian dari parpol tersebut. Padahal tidak demikian, juga menurut hemat penulis, keaktivan kader-kader NU ini akan menjadi social control untuk menjaga keseimbangan soal tarik-menarik politik yang ada di tubuh NU sendiri.


Menurut hemat penulis hal ini bukan hanya pertama kali bagi NU terbawa ke dunia politik praktis, justru sudah peristiwa ini kian terjadi di babak keduakalinya. Dalam konteks ini, kejadian tersebut membuat NU bertambah kehilangan trust dari masyarakat nahdliyin yang cukup dinilai fantastis.

Wajah Pergerakan Politik NU
Dalam sebuah disertasi Abdul Halim yang dijadikan buku (Aswaja Politisasi Nahdlatul Ulama; 2014), dengan tegas memang khitthah ini diperkuat sejak muktamar pada tahun 1980-an. Sehingga, muncullah dalam ungkapan bahwa, “NU tidak berada di mana-mana tetapi ada di mana-mana”. Artinya, meskipun kader-kader NU aktif di pelbagai parpol tapi secara institusional NU tidak ada kaitannya dengan politik praktis.

Sejauh ini memang kader-kader NU tidak hanya berkiprah dalam lingkup partai politik tertentu, seperti, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, ada juga di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golongan Karya (Golkar), bahkan di Demokrat serta parpol lainnya.

Meskipun dari sebagian banyak kader nahdliyin yang berpolitik. Lantas kemudian tidak serta-merta NU diharuskan dibawa ke dunia politik kekuasaan, akan tetapi sebaliknya bagaimana NU bisa menjaga persatuan dan perdamaian di tahun politik ini, khususnya di tengah perbedaan dukungan politik agar tidak memecah ukhwah basyariah (komitmen keummatan) sebagai Ormas.

Di tahun politik ini konstelasi perpolitikan di tanah air semakin masif, bahkan perpecahan pun terlihat di depan mata. Ironisnya, adu domba di antara umat Islam bertambah membara. Sungguh hal ini problem besar bagi kita sebagai masyarakat yang mempunyai keyakinan yang sama agar tidak mudah terpancing dengan isu-isu keislaman. Lebih-lebih masyarakat nahdliyin umumnya.


Berkomitmen Menjaga Khitthah NU
Kejayaan NU hanya bisa rampung final dengan mengambil sikap konsisten kembali ke khitthah pada tahun 1926 sebagai langkah progresif dan landasan awal yang harus dijadikan pedoman untuk memulihkan trust di kalangan masyarakat nahdliyin. Karena mau bagaimana pun dengan sikap itu adalah menyangkut masa depan NU dan para pengikut-Nya.

Menurut hemat penulis, ada beberapa faktor yang harus ditempuh untuk menjaga khitthah NU tanpa harus ada gejolak. Pertama, semua ulama NU baik struktural maupun non-struktural perlu segera menggelar musyawarah mufakat agar tidak ada klaim terkait dukungan politik.

Kedua, ulama harus segera memberi fatwa kepada masyarakat menjelaskan yang sebenarnya bahwa tugas NU bukan terkait dukungan politik, akan tetapi untuk menjaga persatuan dan kedamaian (islah).

Ketiga, posisi NU diharuskan konsisten dan berdiri tegak di atas komitmen khitthah bahwa organisasi ini tidak ada afiliasi, hubungan, dan menganut politik praktis. Keempat, NU perlu menegaskan kepada masyarakat terkait pentingan menjaga persaudaraan di antara ummat Islam (ukhwah islamiyah), kepedulian antar sesama ummat beragama (ukhwah basyariyah/insaniyah), dan komitmen kebangsaan atau nasionalisme (ukhwah wathoniyah) di tahun politik.

Dengan langkah-langkah yang penulis tawarkan di atas, NU nampak berpotensi mampu meredam isu konflik sosial dan konflik keagamaan yang bisa memicu perpecahan serta persatuan, terutama hari ini menjelang pelaksanaan pesta demokrasi di mana isu keagamaan digoreng sedemikian rupa, bahkan isu keislaman pun kian terbawa dan dijadikan alat untuk menyerang lawan politiknya.
Menurut hemat penulis, peristiwa itu sangat lah tidak patut, dan tidak layak dipertotonkan oleh sebagain politisi. Karena itu bisa menjadi lumbung utama menutup kedamaian, dan kesehatan dalam berdemokrasi. Maka dari itu, NU sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar dituntut mampu memberikan pencerahan bagi seluruh elemen bangsa dan negara.


Solusi Efektif
Dalam konteks politik saat ini, saya kira NU sudah tiba waktunya memerankan dirinya sebagai organisasi garda terdepan untuk kemudian menjadikan ajang Pemilu 2019 (Pemilihan Umum) adalah sebuah momentum baru di mana hal itu bisa menjalin persaudaraan (ukhwah).

Meskipun ada perbedaan-perbedaan secara politik kita semua mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju kedepannya.

Dan NU dalam mewujudkan mimpi tersebut bisa dengan menggunakan pendekatan tiga model politik yang termaktub di dalam khitthahnya. Pertama, politik kenegaraan. Kedua, politik kebangsaan. Ketiga, politik kerakyatan. Ketiga model politik ini yang mengantarkan NU mampu menjaga persatuan baik itu dari golongan apa pun tanpa harus juga terlibat ke dunia politik praktis.

Penulis, adalah Peneliti Bidang Hukum UIN Jakarta, dan Alumni SMA-Tahfidz di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Madura.
 


Kontributor : Suara Pembaca
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar